Reses Tahap III Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel II Serap Aspirasi Warga Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang

Palembang, LamanQu.id – Reses Tahap III Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel II (Ilir Timur 1, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, Sematang Borang ) dilaksanakan di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang, Senin (5/12/2022).

Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel II yakni Muhammad Yansuri SIP (Partai Golkar), Ir H Zulfikar Kadir (PDI Perjuangan), Antoni Yuzar SH MH (Partai Kebangkitan Bangsa), Ir H Anwar Al Syadat SSI MSi (Partai Keadilan Sejahtera), DR H Budiarto Marsul SE MSi (Partai Gerindra), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat), H Nopianto S Sos MM(Partai Nasdem).

Koordinator Reses Tahap III Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel II Budiarto Marsul menuturkan, aspirasi masyarakat di Lebung Gajah ini adalah meminta fasilitas umum agar diperbaiki. Karena banyak sekali yang menggunakan lapangan di sini, tetapi kondisinya sudah becek sudah tidak memungkinkan.

“Disini juga ada PAUD minta dibantu ini. Karena semuanya adalah permintaan warga yang harus di upayakan untuk kita tindaklanjuti dan perjuangkan,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel II, Antoni Yuzar SH MH menuturkan, pihaknya menampung dan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Terkait perbaikan fasilitas umum itu bisa ditindaklanjuti dengan cara membuat proposal yang dirapatkan warga diketahui RT dan Lurah. Itu menjadi landasan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat,” katanya.

“Untuk pembangunan sekolah itu bisa dilaksanakan jika ada lahannya. Semua aspirasi masyarakat kami tampung, kami koordinasikan dengan Dinas terkait. Aspirasi untuk kepentingan masyarakat umum itu tentu kami usahakan dengan maksimal agar dapat terealisasi,” tambah Antoni.

Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel II, Muhammad Yansuri menerangkan, fasilitas umum yang belum di kerjakan oleh Pemkot akan ditampung dan dilaksanakan.

“Tapi biasanya mereka mau cepat, sedangkan itu butuh waktu. Kalau diajukan tahun 2022 maka akan dilaksanakan programnya tahun 2023, atau jika diajukan tahun 2023 maka akan bisa direalisasikan tahun 2024,” katanya.

Yansuri menerangkan, yang paling banyak disampaikan untuk infrastruktur untuk lingkungan seperti banjir dan sekolah.

“Sekolah itu anggarannya secara nasional 20% dari APBN atau APBD. Disini kita lihat beberapa kelurahan belum punya sekolah bahkan SD, SMP belum ada dan SMA akan kita gaji ulang,” katanya.

“Untuk pembangunan sekolah itu paling kecil tanah setengah hektar. Nah untuk mencari tanah setengah hektar itu yang susah. Jadi kalau ada tanda hibah, tanah ada yang mau dijual harga pantas atau ada aset pemerintah bisa kita laksanakan,” tandasnya. (ADV)