GPK-SS Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak Sapi Bali dan Pengadaan Komputer di Kabupaten Muara Enim

aksi demo, lembaga swadaya masyarakat
google news, lamanqu

Palembang, LamanQu.idGerakan Pemuda Kerakyatan Sumatera Selatan (GPK-SS) melakukan aksi demo di kantor Kejati Sumsel, Rabu (3/8/2022).

Koordinator Lapangan Salahuddin mengatakan, GPK SS sebagai kontrol sosial of the change dalam mewujudkan tata pemerintahan dan tata pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dalam upaya kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Ratusan Massa dari FAML PT Pusri Demo di DPRD Sumsel

Bahwa untuk mencapai misinya sebagaimana termaktub dalam maksud dan tujuan serta usaha organisasi maka diperlukan adanya koordinasi antara lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga penyelenggara pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif guna terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya pemerintah yang transparan partisipasi dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas maka kami selaku kontrol sosial merasa perlu terlibat secara proaktif dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. Karena secara konstitusi lembaga kemasyarakatan mempunyai hak dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi terkait adanya dugaan KKN.

Baca Juga :  AMPP-OKI Nilai Ombudsman Perwakilan Sumsel Tidak Profesional Keluarkan Rekomendasi

Oleh karena itu demi terwujudnya kota Palembang bersih dan bebas korupsi maka kami GPK SS berdasarkan indikasi GPK Sumsel menyatakan tuntutan.

“Tuntutan kepada Kejati Sumsel untuk melakukan pemeriksaan ulang atas dugaan korupsi pertama pengadaan ternak sapi Bali pada dinas PPHP tidak dapat diselesaikan dan dinyatakan putus kontrak pada dinas PPHP kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2021,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Salahuddin, dinas Dikbud kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan komputer dan alat pendukung lain untuk sekolah dalam kegiatan pengadaan teknologi informasi dan kegiatan pengadaan media pendidikan tahun anggaran 2021.

Baca Juga :  Bapenda  Sumsel Gencar Lakukan Sosialisasi Penghapusan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

“Kami menuntut Kejati Sumsel agar mengusut tuntas kasus tersebut, dan copot Kepala Dinas tersebut. Untuk kerugian negara itu banyak, tetapi belum kami hitung,” kataya.

Kasi Penkum Kejati Sumsel Mohammad Radyan SH. MH menanggapi aksi demo, ini aksi terkait masalah pengadaan sapi Bali dan pengadaan komputer. “Itu yang dipersoalkan masa aksi,” tandasnya.

banner 17 agustus, baner hut ri

baner hut ri ke 77, baner pemkot

Pos terkait