Kepengurusan DPD KSPSI Sumsel Alwi Siratjudin Dibekukan

Kepengurusan DPD KSPSI Sumsel, DPD KSPSI Sumsel Dibekukan

Palembang, LamanQu.idKarena dianggap tidak loyal dan melanggar aturan organisasi pengurus Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel dibawah pimpinan Alwi siratjudin, dibekukan oleh pengurus DPP KSPSI.

Untuk sementara DPP KSPSI menunjuk Sudirman Hamidi, SH, MH sebagai Ketua Sementara DPD KSPSI Sumsel priode Maret – September 2022.

Pembekuan Alwi Siratjudin CS dari pengurus DPD KSPSI Sumsel merupakan kebijakan dari pengusus DPP KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai karena Alwi mengikuti Kongres inskonstitusional yang dilaksanakan oleh Jumhur Hidayat. Pembekuan ini berlaku kepada seluruh pengurus DPD KSPSI Sumsel dibawah pimpinan Alwi Siratjudin.

Ketua Sementara DPD KSPSI Sumsel Sudirman Hamidi didampingi Sekretaris DPD KSPSI Sumsel H Alex Noven SH,MH mengatakan, pembukuan kepengurusan Alwi Siratjudin berdasarkan SK DPP KSPSI: No.KEP.027-7/DPP KSPSI/ III/2022, tentang Pembekuan Komposisi dan Personalia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022 -2027.

Hamidi menuturkan, berdasarkan SK tersebut maka kepengurusan DPD KSPSI Sumsel dibawah pimpinan Alwi Siratjudin tidak lagi diakui sebagai pengurus DPD KSPSI Sumsel. Hamidipun menyebutkan ada beberapa hasil keputusan DPP KSPSI untuk para pengurus yang dianggap inskonstitusional.

Baca Juga :  Hadiri Lokakarya Pendidikan UIGM, Herman Deru Motivasi  Perguruan Tinggi Cetak Nakes Bermutu

“Salah satu hasil Rekomendasi Kongres X KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) akan memproses hukum Perdata maupun Pidana pihak-pihak yang menggunakan Logo KSPSI secara illegal, termasuk Kelompok Jumhur Hidayat Cs,” katanya.

Hamidi menerangkan, pernyataan tegas itu sudah disampaikan HM. Jusuf Rizal Anggota Pimpinan Sidang Kongres X KSPSI Yorrys Raweyai terkait penggunaan Logo KSPSI yang banyak digunakan secara ilegal oleh serikat pekerja, mulai PUK, DPC, DPD hinggga Pusat, seperti yang dilakukan Jumhur Hidayat.

Sebagaimana dilansir media, Jumhur Hidayat CS menggelar Kongres X KSPSI secara inkonstitusional alias makar organisasi, 16 Pebruari 2022 di Hotel Grand Boutique Jakarta dalam waktu 2 jam. Kemudian menjadikan Jumhur Hidayat sebagai Ketum KSPSI inkonstitusional 2022-2027.

Akibat tindakan makar organisasi tersebut, DPP KSPSI Yorrys Raweyai telah mengambil tindakan tegas, antara lain memecat pengurus DPP KSPSI yang ikut makar organisasi, mengeluarkan Federasi Serikat Pekerja (FSP) sebagai anggota KSPSI seperti FSPTI (Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia), baik Pimpinan Surya Batubara dan Codrat Nainggolan.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Adzanu Getar Nusantara Jalin Silaturahmi Dengan Insan Pers

Kemudian membekukan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI di daerah yang ikut terlibat makar organisasi. Dan segera menunjuk Kepengurusan Sementara untuk menyiapkan kepengurusan baru di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia.

Lebih lanjut dikatakannya, karena itu, Kongres X KSPSI merekomendasikan agar konsolidasi ulang organisasi serta memproses hukum siapapun yang menggunakan logo KSPSI secara ilegal. “Termasuk KSPSI inkonstitusional Jumhur Hidayat, DPD, DPC, FSP hingga PUK,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Dikatakan logo KSPSI telah terdaftar di HAKI Kemenkumhan. Memiliki sertifikat Merek sesuai UU Merek Nomor 20 tahun 2016. Selain itu memiliki Hak Cipta yang berlaku selama 50 tahun atas nama organisasi KSPSI yang sah, sehingga tidak mudah dimiliki orang lain.

Baca Juga :  Warga Ucapkan Terima Kasih Diberi Paket Sembako

Bagi pelanggar ketentuan dapat diproses hukum, baik Pidana maupun Perdata yaitu denda maksimal Rp 2 Milyar dan kurungan maksimal selama 5 tahun. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 100-102 UU Merek 20 tahun 2016 serta merupakan Delik Aduan maupun Laporan.

“Jadi KSPSI dibawah Pimpinan Yorrys Raweyai hasil Kongres X yang dilaksanakan secara konstitusi akan mencermati pihak-pihak yang membawa nama KSPSI, namun mereka bukan menjadi bagian dari KSPSI yang sah,” tegas pria berdarah Madura-Batak Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) itu.

Hamidi pun mengatakan kepada pemeritah terkait yang juga telah menerima tembusan surat dari DPP KSPSI untuk tidak melayani mereka ,atau mengabaikan mereka jika mereka memakai nama lambang dan sebagainya. Dijelaskannya, turut hadir pada Kongres X K.SPSI tgl.16 Marer 2022 yang lalu di hadiri oleh Menteri Tenga Kerja, Menteri Perdagangan, Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya serta tokoh – tokoh tenaga kerja dan buruh.

banner pemkot palembang, selamat ramadhan

banner pemkot, selamat ramadhan

Pos terkait