Sidang Dugaan Korupsi Rumah Sakit Kundur, JPU Hadirkan Dua Orang Ahli Dalam Persidangan

Sidang Dugaan Korupsi Rumah Sakit Kundur
google news, lamanqu

Palembang, LamanQu.idSidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan turap penahan tanah pada RSUP Dr Rivai Abdullah atau RS Kundur yang menjerat dua terdakwa, yakni Rusman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Junaidi selaku pihak kontraktor dari PT Palcon Indonesia kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang.

Dalam sidang kali, JPU Kejati Sumsel Wilman Ernaldi, SH.MH mengadirkan dua orang ahli dalam persidangan, yakni Ahli Konstruksi dari Politeknik Bandung bernama Iskandar dan Ahli Administrasi dari LKPP bernama Indra Gunawan, Selasa (28/12/2021).

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Polda Jabar Gelar Millenial Road Safety Festival, Ribuan Mahasiswa UNLA Jadi Pesertanya
Korupsi Rumah Sakit Kundur, sidang dugaan korupsi
Suasana Sidang Dugaan Korupsi Rumah Sakit Kundur | @RZ

Saat diwawancarai usai sidang, Wilman Ernaldi mengatakan bahwa dari keterangan Ahli dari Politeknik Bandung mengatakan bahwa permasalahannya ada pada pemasangan Safety. Menurutnya dari 150 safety hanya ada 2 yang pemasangannya benar selebihnya dinyatakan miring.

“Yang dipermasalahkan pada saat pemasangan itu yang dipasang 150, tapi dari 150 itu cuma 2 yang ditoleransi pemasangannya benar, yang 148 nya miring,” jelasnya.

Dikonfirmasi pada Penasehat Hukum terdakwa Rusman, Lisa Merida, SH.MH menuturkan dari keterengan ahli dalam persidangan tidak ada yang memberatkan kliennya. Dirinya juga mengatakan bahwa dari keterangan para ahli tidak ada yang berhubungan langsung dengan kliennya.

Baca Juga :  Polsek Sukarame Gelar 28 Adegan Ungkap Terbunuhnya Tamu 'Rian Cottage'

“Dari keterengan ahli tadi tidak ada yang berhubungan langsung dengan pak Rusman. Tidak ada yang memberatkan justru meringankan,” ujarnya.

Sementara itu Penasehat Hukum terdakwa Junaidi, Agustina Novita Sarie, SH.MH mengatakan bahwa kliennya telah melaksanakan tigas dengan baik. Dirinya juga menjelaskan terkait pengerjaan proyek tersebut yang belum selesai setelah putus kontrak kliennya dikenakan sanksi berupa black list, denda dan dicairkan garansi bank. Menurutnya semua sanksi itu sudah dilaksanakan oleh kliennya.

“Kami setelah putus kontrak kami mendapat sanksi, yaitu di black list, di denda, dan dicairkan garansi bank kami. Dan itu sudah kami jalankan, sehingga yang bertanggungjawab terhadap turap tersebut adalah tanggungjawab PPK bukan lagi kami yang diminta pertanggungjawaban,” ungkapnya.

banner 17 agustus, baner hut ri

baner hut ri ke 77, baner pemkot

Pos terkait