Komisi IV DPR RI Serap Aspirasi Nelayan

News, Sumsel
keluhan dari nelayan , Pasar Ikan Higienis , Sinergitas Bersama DPR RI

Palembang, LamanQu.idKunjungan Kerja anggota DPR RI Komisi 4 Riezky Aprilia,SH.MH bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka Bakti Nelayan di Kota Palembang yang juga bertepatan dengan HUT KKP di kantor Satwas PSDKP di Jalan Pangeran Ratu Pasar Ikan Higienis (Komplek Pasar Induk) Jakabaring Palembang, Sabtu (23/10/2021).

Anggota DPR RI Komisi 4, Riezky Aprilia, SH MH menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari KKP dan sekaligus mengucapkan ulang tahun KKP dengan melibatkan banyak nelayan pada hari ini.

“Untuk sektor Perikanan di Provinsi Sumsel terdapat kendala- kendala yang harus menjadi perhatian khusus dari KKP, tetapi memang terdapat kendala-kendala yang tidak bisa dihindari dan mungkin hal ini bisa disiasati oleh sektor Perikanan Provinsi dan Kota,” ujar Riezky.

Lebih lanjut Riezky menuturkan, terkait kendala-kendala di sektor Perikanan Provinsi Sumsel khususnya Kota Palembang.

“Ya, sebenarnya banyak permasalahan yang sedang dihadapi baik dari KKP, Perikanan, Pertanian serta Lingkungan hidup dan Kehutanan yang bukan hanya di Sumsel saja tetapi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan dampak dari Covid-19,”ucapnya.

Menanggapi keluhan dari nelayan, Riezky mengatakan, Komisi 4 DPR RI khususnya akan berjuang maksimal untuk petani, nelayan serta masyarakat disekitar hutan.

“Tidak terkecuali masyarakat disekitar gambut pun kami pikirkan, akan tetapi semuanya memerlukan waktu dan ada hal yang bisa menjadi legacy bagi kami di DPR RI pada masa periode ini untuk menjadi sebuah terapan yang akan dilaksanakan Pemerintah kedepannya,” ungkap Riezky.

Ditempat yang sama, Anam Tofani mewakili Ditjen Perikanan Tangkap mengatakan, DPR RI Komisi 4 merupakan mitra dari KKP.

“Kita selalu bersinergi, ini merupakan salah satu bentuk perhatian kami melakukan evaluasi dan sinergitas bersama DPR RI Komisi 4 untuk menyaring aspirasi masyarakat dilapangan yang nanti akan dibentuk kedalam suatu kebijakan yang komprehensif antara legislatif dan eksekutif,” pungkasnya.