Eks Bupati Muara Enim, Juarsah Jalani Sidang Perdana Atas Dugaan Suap Fee 16 Paket Proyek

Palembang, LamanQu.id -Terdakwa Juarsah Mantan Bupati Muara Enim, yang terlibat dugaan suap fee 16 paket proyek Aspirasi DPRD Muara Enim di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang Kelas 1A khusus, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum,” Kamis (08/07/2021).

Dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin Sahlan Efendi, S.H, M.H, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agung Satrio, Rikhi B Maghaz dan Yosi Pratama membacakan surat dakwaan secara bergantian.

Dalam dakwaan JPU KPK, dijelaskan bahwa terdakwa Juarsah diduga turut serta menerima suap dari pengerjaan 16 paket proyek Aspirasi DPRD Muara Enim di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019.

JPU juga menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 angka (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Terdakwa diduga turut serta menerima suap pengerjaan 16 paket proyek Aspirasi DPRD Muara Enim di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019, dengan menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD.35.000 dan menerima uang dalam bentuk rupiah sejumlah Rp.22.001.000.000,00, serta menerima dua buah kendaraan roda empat yaitu, mobil pick up merek Tata Xenon warna putih dan mobil SUV Lexus warna hitam dari Robi Okta Pahlevi selaku pemilik PT. Indo Paser Beton, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 angka (4) Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi,” Tegas Tim JPU KPK dalam dakwaannya.

Usai mendengarkan dakwaan dari JPU, Majelis Hakim menunda jalannya persidangan sampai pekan depan dengan agenda pengajuan nota keberatan (Eksepsi) oleh Penasehat Hukum.

“Sidang ditunda sampai pekan depan dengan agenda nota keberatan (eksepsi) oleh Penasihat Hukum,” Tegas Sahlan.

Usai persidangan, Tim Kuasa Hukum terdakwa yang diwakili oleh Daud Dahlan, S.H, saat diwawancarai menjelaskan bahwa dalam sidang perdana yang digelar tadi pihaknya mengajukan dua permohonan secara tertulis kepada majelis hakim, (08/07/2021).

“Dalam persidangan kami mengajukan dua permohonan secara tertulis kepada majelis hakim, pertama agar majelis hakim dapat menggelar sidang secara offline dan terdakwa bisa dihadirkan dalam persidangan,” ungkap Daud.

“Kami meminta kepada majelis hakim agar status penahanan terdakwa juarsah bisa dipindahkan dari rutan KPK ke rutan Palembang,” ucapnya.

Seperti diketahui, ditetapkannya Bupati Muara Enim Juarsah sebagai tersangka oleh KPK, berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK pada september lalu.

Dalam OTT tersebut, saat ini sudah ditetapkan lima orang terpidana yakni, Eks Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Elfin MZ Muchtar Kepala Bidang Pembangunan dan dan PPK Dinas PUPR Muara Enim, Robby Okta Fahlevi Pihak Kontraktor, Aries HB Mantan Ketua DPRD Muara Enim, dan Ramlan Suryadi Mantan Plt. Kepala Dinas PUPR Muara Enim.