61 Eks Pekerja, Gugat PT Perkebunan Nusantara VII

Palembang, LamanQu.id – Sidang lanjutan 61 mantan buruh perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PN) VII yang menggugat perusahaan tempat mereka bekerja lantaran hak – hak mereka sebagai pekerja PT Perkebunan Nusantara VII belum di penuhi oleh pihak perusahaan, yang digelar hari ini di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (16/2/2021)

Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Hotnar Simarmata SH yang menggelar sidang dengan agenda pembacaan gugatan oleh pihak penggugat melalui tim Penasehat Hukum (PH) Edwin Simanjuntak & Parnerts (ESP) di antaranya yakni Edwin Simanjuntak SH MH, Bambang Suyudhi SH, Dicky Andika Putra SH, Zulkarnain Dachlan SH, Lamro Nababan SH dan Angela Tedja SH MH.

Berdasarkan fakta persidangan, Ketua PH Edwin Simanjuntak SH MH mengatakan klien menggugat PT PN VII karena perusahaan tersebut tidak melaksanakan apa yang menjadi anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemeritah Kabupaten Banyuasin oleh PT PN VII.

“Sehingga agenda sidang hari ini pembacaan gugatan dimana kita meminta pihak PT PN VII agar proaktif apa yang menjadi anjuran oleh Disnaker Kabupaten Banyuasin” katanya usai sidang, Selasa (16/2/2021).

Ia menambahkan, PT PN VII selaku perusahaan plat merah hendaknya harus bisa memberikan contoh yang baik dan taat pada perundang undangan. “Ketika Disnaker mengatakan harus dijadikan karyawan tetap dan hak haknya harus diberikan kepada karyawan yang telah di putus kontraknya, kami berharap agar PT PN VII melaksanakan anjuran dari Disnaker itu sendiri,” ujarnya.

Disamping itu, perwakilan dari para buruh yang menggugat yang berinisial B mengatakan, bertahu tahun bekerja di perusahan PT PN VII bukannya diangkat jadi karyawan namun di kontraknya diputus.

“Kami lah bekerja bertahun tahun bekerja tidak diangkat menjadi karyawan malahan kami diputus kontrak, sejak tahun 2016 kontrak selalu diperpanjang oleh karena itu melalui kuasa hukum kami, kami meminta hak kami yang belum di penuhi,” tuturnya.

Lanjutnya, ketika pihaknya meminta kejelasan mengenai hak hak mereka yg belum diselesai oleh perusaahaan tidak membuahkan hasil. “Ketika kami meminta hak kami, pihak perusahaan mengatakan hak kami telah dibayar sesuai dengan kontrak per 6 bulan, padahal kami meminta kejelasan status kami karena kami sudah bertahun tahun bekerja dan anjuran dari Disnaker Kabupatrn Banyuasin diangkat menjadi karyawan tetap,” tutupnya