Pelanggar Protokol Covid 19, Mulai Besok Diterapkan Sanksi

Masyarakat Produktif, Situasi Pandemi, Adaptasi Kebiasaan Baru, Rapat Sosialisasi, Sidang Tindak Pidana Ringang

Palembang, LamanQu.id –  Penegakan Peraturan terkait Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Pandemi Corona Virus Disease (Covid – 19) rencana akan mulai diterapkan besok dengan berbagai sanksi yang akan diberikan bagi para pelanggar.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa usai rapat sosialisasi penetapan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2020 di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Rabu (16/09/2020).

“InsyaAllah besok, dengan Ormas, strategi dan upaya akan dilakukan oleh Pol PP yang tergabung dari beberapa Stakeholder lain, termasuk Gugus Tugas. Kemudian dilokasi juga akan dilakukan Sidang Tindak Pidana Ringang (Tipiring) dalam hal ini akan dilakukan oleh pihak Kajari,” kata Ratu Dewa.

Baca Juga :  Kalapas Perempuan Palembang Diterima Pemkot, Air Bersih Hingga BPJS Segera Direalisasikan

Ratu Dewa juga menyampaikan, bahwa berbagai sanksi juga akan diberlakukan bagi para pelanggar yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dalam penerapan Perwali besok.

“Yang pastinya kita akan tetap melaksanakan teguran lisan, tertulis serta penahanan identitas diri hingga ke denda. Untuk identitas diri nantinya tergantung dari Pol PP dan tim terpadu tadi untuk pengambilannya,” ujarnya.

“Jadi sifatnya itu sanksi-sanksi sosial atau kondisional dari tempat tim terpadu, baik itu melakukan pembersihan atau lainnya,” tambahnya.

Terkait penerapan sanksi denda, Ratu Dewa menjelaskan bahwa akan diberikan dalam suatu kemungkinan terburuk ketika sanksi lainnya masih belum dapat ditaati oleh pelanggar yang telah terdata.

Baca Juga :  Atasi Blankspot di Sumsel, Herman Deru Kumpulkan 28 Perusahaan Penyedia Jasa Internet

“Kalu untuk denda, itu kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, tergantung sidang Tipiring. Contohnya, setelah diperingatkan seperti di Mall atau sarana pernikahan, ketika tidak mentaati apa yang telah ditetapkan, maka dia akan dikenakan sanksi,” tuturnya.

Masih dikatakannya, sanksi pencabutan izin juga akan diberlakukan ketika para pelaku usaha dinilai masih bandel dan mengacuhkan berbagai peringatan yang telah diberikan.

“Sanksi pencabutan izin juga akan kita lakukan, namun setelah ditinjau oleh pihak keamanan, ditegur tertulis juga tidak diindahkan oleh mereka, maka disitu kita akan kenakan sanksinya,” tungkasnya. (RLQ)

Baca Juga :  Aksi Damai BPM Di Kejati Sumsel 'Pertanyakan Kasus Pemecahan Paket Proyek'
pemkot palembang, banner pemkot palembang
cegah kebakaran hutan, kebakaran hutan di muba, karhutbunlah, banner karhutbunlah