Anita Noeringhati Ditunjuk Sebagai Ketua DPRD Provinsi

News
Anita Noeringhati , Golkar Sumsel , Ketua DPRD Provinsi Sumsel

Palembang, lamanqu.id – Anita Noeringhati ditunjuk sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumsel. Penunjukkan Anita sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumsel karena dinilai sudah memenuhi syarat.

Ketua DPD I Golkar Sumsel H Alex Noerdin mengatakan penunjukkan Anita tersebut berdasarkan hasil verifikasi DPP dari 8 nama yang direkomendasikan sebelumnya.
“Kami ada mekanisme dari DPD ke DPP, Syarat minimal sudah pernah duduk di DPRD tersebut, suara terbanyak, dan diatas itu loyalitas ke partai lebih penting ,” ujarnya didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel, Herpanto , Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumsel, Bendahara DPD Partai Golkar Sumsel Nadya Basjir saat menggelar jumpa pers di Hotel Excelton, Palembang, Senin (23/9/2019).

“Nama- nama kemudian diverifikasi DPP dan ditetapkan Anita. Dimana, Anita memenuhi kriteria syarat, ditambah loyalitas ke partai,” tambahnya.

Alex menuturkan, selain penetapan ketua DPRD Sumsel, Golkar juga sudah mengeluarkan SK untuk 6 ketua DPRD tingkat Kabupaten/ kota di Sumsel, dan SK penetapan 9 pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kabupaten/ kota se Sumsel.

“Raihan Pileg 2019 Ini suatu prestasi yang sangat membanggakan, dan dari ketua dan pimpinan yang ada, kecuali tingkat Kabupaten Lahat yang belum keluar SK,” ucapnya.

Sementara itu, Anita Noeringhati mengungkapkan dirinya siap menerima mandat dari Golkar, siap melaksanakannya dan akan mengembalikan kembali marwah DPRD Sumsel sebagai lembaga wakil rakyat yang disegani.

“Setelah duduk dan dilantik, saya akan meningkatkan marwah DPRD Sumsel, dimana program yang diusulkan banyak dijalankan dan akan evaluasi,” katanya.

Menurutnya, penyelenggara Pemerintahan daerah bukan di lembaga eksekutif saja, tapi DPRD juga, baik dalam pengawasan anggaran dan harus sinergi tidak boleh kemauan sendiri.

“Sebagai kader Golkar yang ditunjuk sebagai ketua DPRD Sumsel, fraksinya siap mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang ada,” tegasnya.

“Namun kita tetap akan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah, jika tidak sesuai aturan dan pro rakyat. Sebab partai Golkar sudah merintis kegiatan pro rakyat selama 10 tahun lalu,” pungkasnya. (Yanti)