Palembang, lamanqu.id – BPH Migas melakukan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional digelar di Hotel opi, Rabu (12/12/2018). Hadir di acara ini Anggota Komisi 7 DPR RI Nazaruddin Kiemas.
Dalam sambutannya Anggota Komisi 7 DPR RI Nazaruddin Kiemas mengatakan, program sub penyalur bertujuan agar harga BBM di wilayah NKRI ini satu harga. Itu adalah amanat UU dan harus diimplementasi. “Kalau membuka SPBU butuh modal besar. Namun untuk membuka sub penyalur BBM ini butuh biaya sekitar Rp 60 juta. Di Sumsel sudah ada 2 yang menjadi sub penyalur yakni di Muarata dan Banyuasin, ” ujarnya.
Kedepan, lanjut Nazaruddin Kiemas, pihaknya akan memperjuangkan pembangunan sub penyalur di daerah lain. “Program ini harus berjalan dengan baik, kita akan rekomendasikan program sub penyalur ini berjalan di daerah yang sulit memproleh BMM karena jauh SPBU, ” katanya.
Sementara itu Komite BPH Migas Ir Ahmad Rizal mengatakan, bicara migas, penting mencari sumber minyak baru. Yang bisa dicari 700 ribu barel perhari. Sementara kebutuhan rakyat Indonesia yakni 1,7 juta barel sehari. Yang penting adalah bagaimana rakyat di NKRI ini adil mendapat BBM. Dalam UU 22 tahun 2001 pasal 8 manyatakan Pemerintah wajib menjamin bbm di seluruh NKRI.
Pada 2016 ada PP SDM nomor 16 tentang BBM satu harga, BPH migas membuat penyalur di daerah yang sulit dijangkau. Selama 2 tahun ini baru membuat 130 penyalur di NKRI. Sedangkan Sumsel dapat 2 satu di nimbung Muratara dan Banyuasin.
“Pak Nazarudin Kiemas memperjuangkan agar sub penyalur ditambah. BPH migas membentuk sub penyalur,” katanya.
Dia menjelaskan sub penyalur itu, bisa perorangan atau badan usaha. Untuk menjadi sub penyalur, syaratnya harus 10 km dari SPBU. “Biaya yang dikaluarkan menjadi sub penyalur sekitar Rp 60 juta. Dengan perhitungan estimasi 1,5 tahun bisa balik modal. Kita upayakan sub penyalur di Sumsel lebih banyak lagi, ” bebernya.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel Robert Heri mengatakan, Sumsel ini banyak wilayah perairan dan perbatasan. Kondisi daerah tersebut sangat jauh dari kota dan pusat ekonomi. Sehingga terjadi kelangkaan BBM dan harganya jauh lebih mahal. “Di perairan harganya bisa 4 kali lipat. Kelangkaan harga sama seperti di kota. Dengan adanya program sub penyalur ini masyarakat bisa menikmati BBM satu harga,” bebernya.
Lebih lanjut Robert menjelaskan, pihaknya akan mengusulkan penambahan lagi sub penyalur. Misalnya di Muba, Banyuasin, OKI dan Ogan Ilir (OI). “Kita usulkan sebanyak banyaknya sub penyalur ini untuk bisa menikmati BMM satu harga, ” pungkasnya.
