Gubernur Sumsel Akui Terdapat 14 Kabupaten Kota Di Sumsel IPM Nya Masih Rendah

Palembang, lamanqu.id – Rapat Paripurna LII (52) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Provinsi Sumsel terhadap Rancangan Awal RPJMD Gubernur Sumsel 2018-2023, Jumat (7/12/2018). Rapat dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri.

Herman Deru mengatakan, rancanangan awal RPJMD telah dibahas bapemperda. Hasil perubahan tersebut, rancangan awal disepakati Gubernur dan DPRD Provinsi Sumsel, untuk disampaikan ke Kemendagri untuk dikonsulltasikan.

Ada 2 permasalahan makro RPJMD 2018-2023, yakni pertama angka kesmikinan di Sumsel masih tinggi diatas nasional. Kedua Indeks Prestasi Manusia (IPM) di Sumsel dibawah nasional, bahkan ada 14 kabupaten dan kota dibawah nasional.

“Pembangunan di Sumsel dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kita bersinergi untuk mewujudkan visi Sumsel Maju Untuk Semua, yang dituangkan dalam 5 misi,” ujarnya.

Herman Deru menuturkan, dari 5 misi yaitu pertama masuk membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Kedua, meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, kataqwaan, kejujuran dan integritas.

Selanjutnya, ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Keempat, membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrktur, termasuk dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta terwujudnya daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. Terakhir meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada parawisata religius.

“Salah satu program prioritas kita adalah ekonomi kerakyatan, yang sudah jelas pertanian. Karena Sumsel sebagai petani, Kementerian Pertanian telah membantu 200 ribu hektar untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan rawa. Bantuannya bentuknya 5.000 kontraktor dan eskavator sesuai kebutuhan. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, ” katanya.

Menurut Herman Deru, pembangunan infrastruktur juga sangat penting. Karena harga-harga menjadi mahal. “Kalau transportasi macet, biaya jadi mahal. Sebagai contoh Lahat ke Palembang waktu tempuh sekarang bisa 4 jam. Dulu waktu perjalanannya tidak menentu, ” bebernya.

Selain itu, lanjut Herman Deru, untuk IPM, lebih dari 10 kabupaten dan kota di Sumsel dibawah nasional. Itu juga butuh perhatian serius. Karena peningkatan IPM tidak hanya pada gedung dan mobiler tapi juga kualitas guru.

“Kecukupan guru saat ini juga harus diperhatikan, karena satu sekolah itu kadang hanya satu PNS nya. Ini harus dikomunikasikan dengan Kemendikbud dan Kemenpan. Dulu zaman Pak Soeharto ada pengangkatan massal guru inpres, prosesnya massal. Namun saat pensiunnya juga massal, sedangkan penggantinya bertahap. Saya ingin ada perjanjian khusus bagi guru,” pungkasnya.

Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri mengatakan, program jangka panjang Gubernur Sumsel ini, dewan menyetujui karena itu untuk kepentingan masyarakat Sumsel. ” Dewan tidak menghalangi, namun tetap melaksanakan fungsi kontrol. Nanti akan diajukan ke Mendagri. Kita ukur kemampuan, Sumsel mampu melaksanakan. Kita sepakat dengan program Pemprov Sumsel. Selama ini Sumsel sudah bagus, kita harapkan bisa lebih bagus lagi atau minimal bisa mempertahan prestasi yang pernah diraih, ” pungkasnya.