Dewan Apresiasi APBD 2019 Pemprov, Pembangunan Partisipatif Serta “Environmental Based”

News
Chairul S Matdiah , Nasrul Halim , Rapat Paripurna LI (51) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, lamanqu.id – Rapat Paripurna LI (51) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda, pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019. Rapat di pimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Chairul S Matdiah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel (16/11). Hadir dalam rapat paripurna Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya.

Melalui juru bicaranya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasrul Halim menuturkan, pada tanggal 8 Oktober 2018, dalam ruangan Rapat Paripurna ini pula Fraksi PKB telah mendengarkan Pidato Penyampaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel masa Jabatan 2018-2023.

Yakni visi Provinsi Sumsel 5 tahun kedepan yaitu “Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”. Kemudian dijabarkan dalam 5 Misi pembangunan provinsi Sumsel.

“Dalam Visi dan Misi tersebut kami menangkap dengan jelas bahwa pembangunan Daerah Sumsel tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan fisik dan intrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern, namun juga dibarengi dengan pembangunan manusia, wawasan lingkungan dan peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkapnya

Nasrul menjelaskan, salah satu misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel mengenai tentang peningkatan kehidupan beragama, seni dan budaya serta pengembangan pariwisata religius.

“Maka kami mohon penjelasan secara mendetail tentang perencanaan, konsep dan anggaran serta upaya apa yang dilakukan Pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah melalui potensi pariwisata yang berorientasi pariwisata religius,” katanya

Sementara Fraksi Gerindra disampaikan Sutra Imansyah menuturkan, misi yang disampaikan oleh Gubernur pada Pengantar Nota Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatarn Tahun Anggaran 2019 terutama misi ke-3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan fleksibilitas dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif, adalah faktor pendukung utama dalam untuk, dan menjadi energi baru untuk lebih mengenjot kegiatan pembangunan dan lebih peka dalam menghadapi kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi Sumsel.

“Pada pengantar nota keuangan tersebut, Fraksi Gerindra mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tengah melakukan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan, yang mengedepankan pengelolaan APBD yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” tuturnya

“Dan dengan cara meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja yang harus berkualitas, efektif dan efisien, serta tidak membolehkan kebocoran anggaran. Tentu adalah yang positif untuk kita saling mawas diri dan menjaga integritas dan profesionalitas sebagai pelayan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, pimpinan rapat Chairul S Matdiah mengatakan, rapat paripurna pandangan umum dari fraksi-fraksi ini adalah sumbang saran dan meminta jawaban dari eksekutif, sehingga ada persamaan pandangan dalam penggunaan APBD 2019. “Pimpinan berharap jawaban eksekutif disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya pada Senin 19 November 2018,” pungkasnya. (FN)