APBD 2019 Sumsel Rp.9,713 Triliun Fokus Pada “Sustainable Economy”

Palembang, lamanqu.id – Rapat Paripurna L DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pimpinan DPRD Sumsel terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 digelar, Rabu (14/11/2018).

Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA/PPAS yag telah ditandatangani bersama oleh Gubernur dengan Pimpinan DPRD , Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 November 2018, maka Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp 9,713 Triliun dan mengalami peningkatan sebesar Rp.476,013 Milyar atau 5,15{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dari APBD Tahun Anggaran 2018.

Bacaan Lainnya

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan.

“Kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi kita hingga saat ini terus meningkat, yang berdampak pada perluasan lapangan kerja,” ujarnya.

Menurut Deru untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, kebutuhan belanja daerah tentu bertambah besar.

Baca Juga :  Gubernur Tergetkan Partisipasi Pemilih di Sumsel Capai 80 Persen

“Komposisi anggaran belanja daerah hingga saat ini masih didominasl oleh belanja wajib seperti belanja pegawal, belanja barang dan jasa, serta berbagai jenis Belanja Hibah yang antara Iain untuk Bantuan Operasional Sekolah dan Program Sekolah Gratis, Transfer dana untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pembayaran Hutang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Tahun 2017 dan 2018, ” katanya.

Oleh sebab itu, Herman Deru meminta kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, agar mengelola APBD secara lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Dari sisi penerimaan kita harus mampu meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kapasitas fiskal kita meningkat,” bebernya.

Pendapatan Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.9.660.923.645.962,25 mengalami Peningkatan sebesar Rp.464.445.721.506,11 atau 5,05{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dari Tahun Anggaran 2018, dengan penjelasan sebagai

Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.3.329.244.876.962,25 mengalami penurunan sebesar Rp.120.345.751.874,89 atau 3,49{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dari Tahun Anggaran 2018.

Baca Juga :  Akhirnya Masyarakat Kampung Jawi Milik Pos Kamling Berkat Giat TMMD

2. Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.6.235.428.531.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.558.743.146.701,00 atau 9,84{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dari Tahun Anggaran 2018.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.96.250.238.000,00 mengaIami peningkatan Rp.26.048.326.680,00 atau 37,10{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dari Tahun Anggaran 2018.

Belanja

Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 dijelaskan

1. Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.6.672.221.445.321,25 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.382.042.787.852,25 atau 26,12 persen dari Tahun Anggaran 2018.

2. Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.3.041.251.799.161,00 mengalami penurunan sebesar Rp.345.388.471.627,95 atau 10,20 persen dari Tahun Anggran 2018.

Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.52.549.598.520,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, jika dibandingkan dengan Silpa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.40.981.876.062,12 meningkat sebesar Rp.11.567.722.457,88 atau 28,23 persen.

2. Pengeluaran Pembiayaan Pada tahun 2019 Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan tidak dianggarkan mengingat semua kewajiban pemerintah daerah sudah dialihkan pada Belanja Tldak Langsung maupun Belanja Langsung.

Sedangkan Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan, kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umun APBD (KUA) dan selanjutnya berdasarkan KUA disusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan 2019, berada dalam koridor visi Provinsi Sumsel tahun 2018-2023 adalah Sumsel Maju Untuk Semua, yang dijabarkan dalam 5 misi yaitu pertama membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan. Kedua, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, ketiga mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang bebas KKN.
Keempat yakni membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan kelima adalah meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya. “KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 sudah disetujui,” pungkasnya.

Baca Juga :  PSBB Hanya Membatasi Bukan Mematikan Sektor

Hasil pembahasan badan anggaran DPRD Sumsel dan tim anggaran pemerintah daerah TPAD Sumsel terhadap KUA dan PPAS APBD Sumsel tahun anggaran 2019 telah di tandatangani nota kesepakatan bersama antara Gubenur Sumsel Herman Deru dan pimpinan DPRD Sumsel yaitu Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri dan Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi. (FN)

banner pemkot, selamat idul adha, banner hari raya kurban

pecah rekor muri

banner pemkot, selamat ramadhan

Pos terkait