BI Mencatat Rp952 Miliar APBD Sumsel Untuk Penanganan Covid 19

Status Ekonomi dan Inflasi Sumsel ditengah Pandemik Covid 19

Palembang, lamanqu.id-Dalam acara media briefing yang diselanggarakan pada tanggal 8 Mei 2020, melalui media zoom Hari Widodo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya diperkirakan akan pulih pada tahun 2020 tertahan oleh adanya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hal ini mengakibatkan turunnya volume perdagangan secara signifikan dan harga komoditas dunia yang berdampak negatif terhadap konsumsi, investasi dan ekspor suatu negara.

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan mengalami kontraksi menjadi sebesar – 3,0{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} pada tahun 2020, terkoreksi lebih dalam dari pertumbuhan tahun 2019, yang tumbuh positif sebesar 2,9{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460}. Selanjutnya, ekonomi dunia diperkirakan akan kembali pulih secara bertahap dan tumbuh 5,8{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} pada tahun 2021.

Penurunan ekonomi global dan penyebaran COVID-19 di dalam negeri berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan akan menurun. Ekspor 2020 diperkirakan menurun akibat melambatnya permintaan dunia, terganggunya rantai penawaran global, serta rendahnya harga komoditas global.

Sementara itu, pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak pada pendapatan masyarakat dan penurunan produksi sehingga menurunkan prospek permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat diperkirakan terjadi pada Triwulan-II dan Triwulan III-2020 sejalan dengan prospek kontraksi ekonomi global dan juga dampak ekonomi dari penyebaran COVID-19. Kemudian perekonomian nasional diperkirakan akan kembali membaik mulai Triwulan IV-2020.

Sejalan dengan kondisi global dan nasional, kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami tekanan sebagai dampak penyebaran COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada Triwulan I-2020, tercatat tumbuh melambat sebesar 4,98{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2019 yang tumbuh sebesar 5,69{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy).

Sesuai proyeksi Bank Indonesia, penurunan ini belum begitu tajam karena masih ada kegiatan ekonomi bulan Januari dan Februari yang relatif belum terdampak signifikan oleh penyebaran COVID-19.

Meskipun melambat, realisasi pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Sumatera dan nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 3,25{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy) dan 2,97{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy) serta merupakan pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di regional Sumatera.

Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi berdasarkan struktur PDRB dari sisi Lapangan Usaha.

Memasuki triwulan I-2020 terjadi perubahan struktur PDRB dari sisi LU. Struktur perekonomian Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh LU Industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 20{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} diikuti oleh LU Pertambangan dan Penggalian kemudian LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi masing-masing sebesar 19{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dan 15{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460}.

Pada Triwulan I-2020 LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 6,21{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan IV-2019 sebesar 4,19{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy).

Pertumbuhan LU ini didorong oleh meningkatnya industri pulp and paper yang terlihat dari subsektor LU Industri kayu dan barang dari kayu serta industri kertas dan barang dari kertas yang tumbuh tinggi masing-masing sebesar 11,43{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy) dan 16,57{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy).

Hal ini didorong oleh permintaan atas komoditas kertas terutama kertas tissue yang berasal dari Tiongkok yang disebabkan oleh adanya penyebaran wabah COVID-19.

Sementara itu, LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh terbatas sebesar 3,15{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,57{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy).

Tumbuh terbatasnya LU ini disebabkan oleh adanya penurunan harga batubara global tahunan karena menurunnya permintaan akibat adanya kebijakan lockdown di beberapa negara yang menutup industri sementara.

Namun demikian, kebijakan lockdown tersebut diperkirakan juga akan meningkatkan konsumsi listrik yang berpotensi mendorong kenaikan harga batubara di akhir tahun 2020.

Di sisi lain, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh masuknya musim panen beras dan tanaman hortikultura dan kenaikan kinerja industri kertas dan barang dari kertas serta industri kayu dan barang dari kayu.

Dari sisi pengeluaran, tekanan terjadi pada konsumsi rumah tangga (RT). Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat menjadi 3,42{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan IV-2019 yang mampu tumbuh sebesar 3,58{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy) disebabkan oleh penurunan konsumsi masyarakat untuk komoditas pakaian serta rekreasi dan budaya karena adanya pembatasan sosial untuk penanggulangan penyebaran COVID-19, namun masih ditopang oleh peningkatan konsumsi atas komoditas alat kesehatan dan komunikasi.

Disisi lain, menurunnya laju konsumsi RT dapat ditahan oleh stimulus kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan adanya tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang tergabung di dalam Social Safety Net (jaring pengaman sosial) serta kebijakan realokasi dan refocusing untuk belanja bidang kesehatan dan penanganan dampak ekonomi.

Hari Widodo, mengatakan bahwa Social Safety Net dapat diberikan dalam bentuk fasilitas kesehatan ataupun bantuan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat prasejahtera.

Adapun total realokasi APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk penanganan penyebaran virus COVID-19 ini adalah sebesar Rp952 miliar yang akan dialokasikan ke dalam 3 (tiga) bidang yakni penanganan kesehatan sebesar sebesar Rp637 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp97 miliar dan penyediaan Social Safety Net sebesar Rp222 miliar.

Jika dilihat secara spasial per kabupaten/kota, total realokasi APBD terbesar diberikan kepada kota Palembang sebesar Rp200 miliar mengingat penyebaran terbesar berada di kota tersebut. Social Safety Net rencananya akan diberikan dalam bentuk fasilitas kesehatan ataupun bantuan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat prasejahtera bekerjasama dengan BUMN/BUMD dan pihak terkait lainnya.

Saat ini pemerintah provinsi bekerjasama dengan Dinas Sosial juga akan memberikan bantuan sembako senilai Rp200.000 bagi masyarakat yang terkena imbas penyebaran virus COVID-19 ini. Di samping itu, pemerintah pusat juga rencananya akan mendistribusikan sebanyak 5.000 paket sembako ke Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 yang khusus membahas mekanisme pendistribusian sembako bersama Kepala Sekretariat Presiden RI dan Walikota Palembang.

Pada masa tanggap darurat ini, peran Jaring Pengaman Sosial sangat penting dalam menopang konsumsi masyarakat yang daya belinya harus dijaga, terutama kepada mereka yang terdampak ekonominya, misalnya para pekerja di sektor informal dan mereka yang harus berhenti bekerja atau dirumahkan.

Peran Pemerintah melalui kebijakan stimulus fiskal dan kebijakan Bank Indonesia serta otoritas terkait lainnya dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19, perlu didukung pula oleh penguatan jaringan sosial danQ partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan sosial baik yang dilakukan secara pribadi maupun yang dikoordinasikan melalui lembaga-lembaga sosial kepada mereka yang membutuhkan seperti yang telah berjalan saat ini.

Pemberdayaan UMKM di tengah pandemi ini sangat diperlukan dengan mempertimbangkan banyak UMKM yang terdampak karena menurunnya aktivitas ekonomi.

Peluang-peluang untuk mengisi kebutuhan alat kesehatan seperti masker dan APD oleh UMKM telah membantu mereka untuk bertahan dan banyak pula yang melakukan switching kepada bisnis bahan kebutuhan pokok/sembako untuk memenuhi kebutuhan paket-paket bantuan sosial.

Gerakan untuk mengkonsumsi produk UMKM akan mendorong mereka tetap bertahan yang tentunya juga harus didukung dengan perbaikan kualitas produknya.

Sementara itu, tekanan pada sisi investasi dan ekspor barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I-2020 tidak sedalam yang diperkirakan. Komponen investasi tumbuh sebesar 4,81{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy), didorong oleh adanya belanja modal pemerintah yang dilakukan pada Triwulan I-2020 terutama untuk kegiatan revitalisasi jalan menjelang HBKN meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Ke depan, pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2020 kami perkirakan akan turun lebih dalam karena dampak COVID-19 pada triwulan ini akan mempengaruhi perekonomian keseluruhan triwulan 2 dan masih akan berlangsung hingga triwulan 3, terutama karena menurunnya konsumsi masyarakat dan aktivitas industri sebagai dampak COVID-19 yang baru mulai terasa di bulan Maret 2020. Menurunnya konsumsi rumah tangga diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan masih berlangsungnya pembatasan sosial. Selain itu, penurunan juga terjadi pada Investasi dan Ekspor Luar Negeri.

Namun demikian, meningkatnya konsumsi pemerintah melalui realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 diperkirakan akan menahan penurunan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di Triwulan II 2020.

Dari sisi Inflasi, pada bulan April 2020 Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,15{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (mtm), setelah pada bulan Januari hingga Maret 2020 mengalami inflasi. Deflasi disebabkan oleh penurunan harga komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan beras. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh meningkatnya pasokan memasuki masa panen di daerah sentra.

Sementara itu, turunnya harga daging ayam ras terjadi karena meningkatnya pasokan di tengah kondisi permintaan yang menurun seiring pembatasan aktivitas masyarakat.

Permintaan ini tidak hanya datang dari kebutuhan rumah tangga tetapi juga dari industri yang terdampak oleh pembatasan aktivitas seperti perhotelan, catering dan restoran.

Penurunan harga beras terjadi bersamaan dengan masuknya musim panen di sentra produksi padi antara lain di Kabupaten OKU Timur yang dimulai dari bulan Maret hingga bulan Juni.

Meskipun demikian, penurunan laju inflasi tertahan oleh kenaikan harga bawang merah dan gula pasir karena terbatasnya pasokan dan harga emas perhiasan yang sejalan dengan kenaikan harga emas global. Permasalahan ketersediaan pasokan gula pasir, masih terus diupayakan untuk dipenuhi dan ini menjadi permasalahan hampir di setiap daerah. Namun demikian, upaya-upaya untuk terus menambah stock gula pasir dan stabilisasi harga di Sumatera Selatan terus dilakukan oleh Pemerintah.

Secara tahunan, inflasi April 2020 tercatat sebesar 2,48{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi regional Sumatera dan nasional yang masing-masing sebesar 1,56{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dan 2,67{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} (yoy). Deflasi pada bulan ini sangat berbeda dengan pola historis inflasi yang biasanya naik pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri sebagai dampak musiman karena HBKN yang biasanya diwarnai dengan kenaikan permintaan komoditas pangan dan biaya transportasi/angkutan udara.

Secara keseluruhan inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 diperkirakan akan berada dalam rentang target nasional 3,0±1{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dengan tekanan yang cenderung menurun dibandingkan tahun 2019.

Menurunnya tekanan inflasi disebabkan oleh melemahnya permintaan sebagai dampak adanya wabah COVID-19, tercukupinya pasokan barang termasuk pangan terutama menjelang HBKN, dan tetap lancarnya jalur distribusi.

Lebih lanjut Hari Widodo menjelaskan bahwa di tengah meluasnya penyebaran COVID-19 ini, BI juga terus berupaya mendorong perluasan penggunaan transaksi pembayaran secara non tunai sekaligus sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko penyebaran COVID-19.

Beberapa langkah yang ditempuh oleh BI diantaranya dengan mendukung program pemerintah dalam percepatan penyaluran program-program bantuan sosial secara nontunai kepada masyarakat bersama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) melalui akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain itu, BI juga memberikan sosialisasi bersama PJSP kepada masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan perluasan akseptasi QRIS.

Langkah lainnya yang ditempuh adalah dengan menyesuaikan kebijakan kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, dan besaran denda keterlambatan pembayaran serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah.

Dalam menghadapi tantangan tahun 2020, telah dilakukan sinergi yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS serta otoritas/lembaga terkait lainnya yang menekankan kepada pelayanan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta program pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut ditempuh melalui stimulus fiskal dalam penyesuaian kebijakan defisit fiskal, penambahan likuiditas perekonomian, dan restrukturisasi kredit.

Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten juga telah melakukan upaya penanganan dampak COVID-19 berupa realokasi anggaran untuk memperkuat kesiapan medis dalam penanganan COVID-19, menyiapkan jaring pengaman sosial, dan mendorong pemulihan ekonomi, Tutup Hari (Ril/Irfan)