Industri Kelapa Sawit Menghadapi Isu Perang Dagang

Palembang, lamanqu.id – Jaringan Serikat Pekerja-Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKIFC) menggelar Regional Workshop Promoting Decent Work In Palm Oil Plantation, Sawit Berkelanjutan Dialog Sosial untuk Pekerjaan yang Layak di Hotel Batiqa Kamis (05/12/2019).

Acara Workshop dibuka oleh Drs H Koimudin SH MM Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Hadir Ketua Umum GAPKI Immanuel Manurung Pengurus Bidang Ketenagakerjaan, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto, Steering Committe JAPBUSI Drs Al Mansur Ketua Umum FSPPP KSPSI, Ketua Umum FSB Nikeuba Carlos Rajagukguk, Project Coordinator ILO Yunirwan Gah.

Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto dalam sambutannya mengatakan, bahwa usaha bidang industri kelapa sawit sedang menghadapi isu perang dagang terutama kampanye negatif seperti deforestasi, pekerja anak, kebakaran hutan dan lahan

“Kita harus sama-sama berjuang karena yang kita hadapi bukan persoalan didalam negeri, kita menghadapi persoalan diluar negeri, kampanye-kampanye negatif. Kalau kita didalam negeri tidak ada sinergi, bagaimana kita menghadapi perang dagang dalam hal komoditi. Bukan rahasia lagi perang dagang ini dimanipulasi dengan kampanye-kampanye negatif, seperti masalah deforestasi, pekerja anak, kebakaran hutan, kebakaran lahan,” ungkap Alex.

Koimudin SH MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel dalam pidatonya mengatakan, bahwa di Provinsi Sumsel ini mempunyai 5746 perusahaan yang wajib lapor kemudian mempunyai jumlah tenaga kerja 337.265 orang yang wajib lapor.
“Kita mempunyai jumlah pegawai pengawas 58 orang dan mempunyai 17 orang mediator, mediator ini dari 17 kabupaten/kota karena dikabupaten sudah tidak ada lagi mediator,”ucap Koimudin.

” ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami, sehingga kami harus melahirkan mediator baru guna membangun industrial antara pekerja dan perusahaan. Kondisi yang Harmonis dan berkeadilan hanya bisa dicapai dengan pengusaha dan pekerja saling bahu membahu, mengerakan roda perusahaan dengan baik untuk mencapai industrial yang ideal harus ada pengaturan kerja yang baik jadi acuan yang utama untuk Kerja,”ungkap Koumudin

“Melalui kegiatan ini saya berharap, dalam upaya bersama dalam meningkatkan produktifitas perusahaan dan pekerja juga kesejahteraan pekerja sektor Perkebunan kelapa sawit, kita Provinsi Sumsel menetapkan UMP untuk Tahun 2020 sebesar Rp 3.43, 111. Tetapi ini masih kita tunggu sampai 21 Desember untuk bagi perusahaan mengajukan penangguhan dan apabila keberatan kepada upah yang ditetapkan UMP maupun UMK yang telah ditetapkan oleh Bupati maupun Walikota,” tutup Koimudin.

Drs. Al Mansur selaku Ketua Umum FSPPP KSPSI menuturkan,acara ini pihaknya bekerja sama dengan GAPKI. Ini sudah yang ke 4 kalinya pelaksanaan didaerah, kegiatan ini di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah juga Medan Sumatera Utara selain kita dengan GAPKIN AILOG dan CEMP, CEMP ini adalah serikat pekerja internasional.

Ini merupakan sejenis Konfigurasi, tujuan acara ini sendiri untuk menangkap pelan-pelan serikat pekerja untuk terjadinya hubungan Harmonis dengan Pengusaha dalam hal ini diwakilkan, yang hadir juga ada anggota Gapkin sebanyak 52 anggota dari jumlah ini ada 20 dari Gakmusi dan sisanya dari Gapkin.

” Supaya keduanya bisa besinergi bisa Harmonis dalam melaksanakan himpunan induastrial ini. Pesertanya sendiri yang ada di Sumatera Selatan, ada yang dari pertanian dan Perkebunan, ada PT nya, ada PC nya tercover bergerak diperkebunan sawit, mengenai menangkal kampanye negatif karena isu-isu negatif seperti masalah pekerja Anak kemudian wanita,” tandasnya. (Yanti)

banner pemkot palembang
banner covid muara enim
promsi capil, capil palembang