Herman Deru Ingin Pendidikan di Sumsel Adil dan Merata

Pendidikan
Gubernur Sumsel H Herman Deru , Sekolah Gratis

Palembang, lamanqu.id – Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Untuk Indonesia Cerdas menggelar aksi terkait permasalahan sekolah gratis, Senin (13/5) di halaman Kantor Gubernur. Rombongan ini ditemui langsung oleh Gubernur Sumsel H.Herman Deru.

Dikatakan Gubernur, sebenarnya ia telah berkomitmen menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak di Sumsel. Namun tahun 2017-2018 sebelum ia dilantik menjadi Gubernur telah terjadi keterlambatan pembayaran (transfer). Oleh karena itulah agar proses pendidikan ini terus berjalan komite dan pihak sekolah mengambil kebijakan memungut biaya.

“Waktu itu saya belum jadi Gubernur. Keterlambatan transfer itu terjadi 3 triwulan kurang lebih 9 bulan. Komitmen saya kalau bilang gratis ya gratis, jangan bilang gratis tapi tidak gratis,” jelasnya.

Dijelaskannya pasca dilantik 1 Oktober Dirinya diharuskan membayar kurang lebih Rp96 miliar. Iapun berinisiatif mendahulukan membayar kepentingan itu yang diambil dari APBD.

Pada tahun 2019 ini jelas dia sekolah dibedakan berdasarkan cluster yakni sekolah gratis dan sekolah berbayar. Dari 437 sekolah SMA dan SMK yang ada sebanyak 27 sekolah di kab/kota masuk kategori sekolah mandiri.

Menurut Herman Deru, Ia ingin tak hanya siswa di kota saja yang mendapatkan fasilitas terbaik seperti AC di ruang kelas, dan makan gratis. Melainkan siswa di sekolah gratis yang jauh dari kota juga demikian.

” Saya tidak mau seperti itu saya ingin semuanya adil. Sekolah gratis tetap jalan hanya saja untuk sekolah mandiri yang menggunakan fasilitas listrik, AC, asrama dan makan ini tidak mungkin digratiskan karena tentu ini tidak akan balance jadinya” jelasnya.

“Saya meminta nanti kita duduk bersama membicarakan ini lagi. Saya berterima kasih atas saran masukan. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan baik dan sehat nantinya,”jelas HD.

Sementara itu massa yang datang diketahui meminta tindak lanjut kepada Gubernur terkait Sekolah Gratis yang masih banyak diminta untuk membayar dan pungutan.