Sekulerisasi, Liberalisasi dan Penistaan Agama

Palembang, lamanqu.id – Kontestasi Pemilu 2014 dinyatakan secara konstitusi telah menetapkan Jokowi-Yusuf kalla sebagai Presiden
Republik Indonesia 2014-2019, pasca dilantiknya rakyat menunggu Presiden terpilih mampu menepati janji-janji kampanye, diantaranya menolak Import, membuka 10 juta lapangan pekerjaan, memajukan Usaha Kecil dan Menengah dan lain-lain. sedikit cerita kebelakang Jokowi sebelumnya adalah Walikota Solo, namanya mulai populer setelah mengenalkan mobil ESEMKA produksi anak negeri, setelah itu Jokowi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tcahya Purnama atau Ahok. Lambat laun mulai mendapat simpati rakyat, apalagi beliau sering mendatangi Pedagang, ibu-ibu untuk berdialog (blusukan), bahkan disaat Jakarta mengalami banjir beliau turun membantu tentu saja semua media (Tv, cetak, online bahkan medsos) meliput kegiatan-kegiatan tersebut.

Dengan demikian rakyat mulai mengenal sosok yang dekat dengan rakyat (Citra), hal ini terus dilakukan apalagi pada saat kampanye, Jokowi bersama Tim blusukan semakin terus menerus hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta, strategi ini akhirnya berhasil mengantarkan beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dalam waktu yang sangat singkat Jokowi menjadi fenomenal, karena cara kepemimpinan beliau berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya dan digadang-gadang akan maju pada pemilihan Presiden 2014, dan ini bukan isapan jempol Jokowi dengan PDIP melenggang mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla (Golkar).

Dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, otomatis Posisi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dipegang oleh Wakil Gubernur yaitu Ahok. Jokowi adalah harapan baru, rakyat menunggu gebrakan yang akan dilakukan untuk menepati janji-janji semasa kampanye. Dalam perjalannya janji-janji tersebut tak kunjung ditepati tapi justru sebaliknya, investasi dan pembangunan infra struktur lebih dominan, pembangunan kota terpadu (reklamasi), jalan Tol dan lain-lain.

Harapan rakyat untuk hidup sejahterah belum menunjukan hasil. Apalagi ditengah persoalan ekonomi yang sulit munculnya aksi teror (aksi bom bunuh diri, bom panci dll), anehnya kasus teror ini tidak pernah terungkap aktor intelektual yang menjadi dalang. Stigma terorisme di Jakarta dan daerah lain membuat kecemasan sosial. Banyak di kalangan aktivis pesimis akan terpenuhinya janji-janji kampanye dan mulai melakukan protes (kritik) terhadap pemerintah.

Gelombang protes ini terus bergulir di beberapa daerah akan tetapi aksi protes tidak direspon secara baik (musyawarah) bahkan dilabeli sebagai kelompok radikal. Melihat fenomena yang demikian kalangan aktivis dan Ulama mulai paham bahwa ada kelompok tertentu yang menyokong Pemerintahan Jokowi, semakin kesini makin terungkap investasi dan pembangunan infra struktur dibiayai pinjaman hutang luar negri utamanya dari China.

Jakarta adalah daerah pertama dan terbanyak mendapatkan kucuran pinjaman hutang, sebagai Gubernur Ahok mengambil peranan yang sangat penting. Pemerintahan ditangan Ahok mulai melakukan penggusuran di daerah pinggiran sungai, merelokasi warga. Penggusuran-penggusuran ini semakin masif, akibatnya banyak protes utamanya dari kalangan Budayawan dan Ulama karena telah menggusur situs Budaya dan menggusur Masjid maupun Mushola. Selain itu kebijakan lainnya; sekolah-sekolah negeri tidak boleh mewajibkan siswanya untuk berpakaian muslimah bahkan pernah terlontar pernyataan Ahok bahwa “jilbab tidak lebih baik dari taplak meja”, kebijakan-kebijakan ini menyulut protes. Setelah itu ada pernyataan kontroversial lainnya bahwa “Masjid dan Mushola dilarang melakukan penyembelihan hewan qurban” dan mengintruksikan untuk dilakukan ditempat pemotongan hewan.

Belum lagi kasus pembebasan lahan rumah sakit yang sampai hari ini tenggelam. Lambat laun makin kelihatan watak kepemimpinan Ahok yang ingin memisahkan urusan kemaslahatan Umat (kehidupan sehari-hari) dengan agama atau disebut Sekulerisme.

Kalangan Budayawan dan Ulama mulai menyadari ancaman-ancaman jika Ahok terpilih kembali untuk kedua kalinya menjadi Gubernur DKI, maka nilai-nilai Budaya dan nilai-nilai Islam akan semakin hilang berganti dengan Liberalisme/kebebasan, tidak ada kebenaran mutlak tapi tergantung persepsi; Negara boleh menggusur asal untuk Pembangunan dll. Pada tanggal 27 September 2016 Ahok di kepulauan seribu dengan gamblang menyebut “Jangan mau dibohongi Al- Maidah 51”. Pernyataan inilah yang kemudian viral di media sosial. Majelis Ulama Indonesia (MUI), segera mengambil tindakan melakukan kajian-kajian dan akhirnya disimpulkan sebagai Penistaan Agama. Fatwa MUI inilah yang kemudian menjadi pedoman Umat Islam yang kemudian melaporkan Ahok ke Kepolisian dan membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPFMUI yang diketuai oleh Ustad. Bachtiar Nasir dan Dewan Penasehat Habib Rizieq Shihab. Pasca Pelaporan tersebut dilakukannya aksi-aksi protes yang disebabkan lambatnya aparat menindaklanjuti kasus tersebut, dan disulut juga sikap Ahok yang tidak merasa bersalah dan mencari-cari pembenaran atas ucapan tersebut. Tanggal 14 Oktober Umat Islam melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI dan ini tidak ditanggapi. Bahkan nyata-nyata si penebar rekaman video pernyataan Ahok “Buni Yani” malah dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak kepolisisan karena telah memantik permusuhan bernuansa suku, ras dan agama.

Sikap aparat yang demikian inilah yang kemudian tanggal 4 November 2016, Umat Islam melakukan demonstrasi besar-besaran yang agendanya berdialog dan meminta Pemerintah (Presiden) untuk menyelesaikan kasus Ahok. Tuntutan umat ini ternyata direspon dengan tindakan represif oleh aparat kepolisian dengan menembakan gas air mata untuk membubarkan aksi masa. Aksi yang dikenal dengan 411 tercatat aksi terbesar umat Islam.

Karena aksi 411 mengalami kebuntuan maka GNPFMUI bersepakat untuk melakukan aksi simpati Sholat Subuh dan Jum’at berjamaah pada tanggal 2 Desember 2016 atau dikenal dengan aksi “212” yang akan diadakan di Monas. Pada prosesnya umat Islam yang akan mengikuti aksi mengalami halangan, supaya tidak hadir pada aksi tersebut diantaranya menyebut aksi tersebut adalah aksi radikal, bahwa aksi tersebut ditunggangi politik, adanya selebaran gelap yang menyatakan aksi tersebut adalah aksi intoleransi dan yang terakhir adalah melarang dan mengancam pencabutan izin bila Perusahaan angkutan tetap mengangkut peserta aksi. Tekanan-tekanan ini bukan malah menyurutkan langkah perjuangan umat islam, bahkan menambah motivasi dan militansi apalagi umat Islam yang berasal dari Garut melakukan long march (jalan kaki) dari Garut Ke Jakarta, hal ini semakin menguatkan hati umat Islam lainnya untuk menghadiri aksi “212” di Monas. Aksi masa yang menghadirkan 7 juta lebih Umat Islam dikenal aksi masa terbesar seluruh dunia dan aksi paling tertib dan damai, berhasil meminta Presiden untuk menemui masa aksi dan Imam Besar umat Islam Habib Rizieq Shihab sebagai penceramah sholat Jum’at yang dihadiri oleh Presiden.

Buntut dari Perjuangan ini akhirnya Pilkada Jakarta dimenangkan oleh Anis – Sandi dan Pengadilan telah menetapkan Ahok bersalah dengan putusan 2 tahun penjara, Penistaan Agama.

Penulis: Dolly Reza Pahlevi

banner idul adha pemkot palembang
banner idul adha muba
banner covid muara enim
promsi capil, capil palembang