Sumsel Dalam Pusaran Politik Nasional, Antara Realitas Dan Keberpihakan

Opini
Dolly Reza Pahlevi , Politik Sumsel , Sumber Daya Alam

Palembang, lamanqu.id – Sumatera Selatan berdasarkan data BPS mempunyai luas wilayah 91.592.43 Km2, total populasi penduduk 8,2 juta (2017). Merupakan Provinsi terkaya No.5 di Indonesia dan disebut sebagai Provinsi Lumbung Pangan dan Energi Nasional. APBD Sumsel mencapai 788.813.301.000. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) berupa Energi meliputi minyak bumi, gas alam, batubara dan Pembangkit Listrik.

Sementara komoditas Pangan meliputi Beras/Gabah, Karet dan Sawit. SDA tersebut kepemilikannya didominasi oleh swasta dan BUMN, hanya komoditas Beras dan karet yang didominasi oleh masyarakat. Komoditi rakyat ini sekarang sedang mengalami “kelesuan” disebabkan kebijakan impor beras dan
penurunan harga karet karena kualitas dan daya saing yang rendah, pemerintah tidak mengambil bagian untuk mengintervasi Pasar.

Melihat kondisi objektif dan realitas diatas Kekayaan Sumber Daya Alam seharusnya masyarakat Sumsel termasuk masyarakat sejahterah,
walaupun tetap ada persoalan disana sini. Berdasarkan Data BPS Sumsel 2017 angka kemiskinan di Sumsel mencapai 13{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dari total penduduk, ini belum termasuk data jumlah pengangguran artinya angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kekayaan SDA dan angka ini terus meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat, diantaranya harga bahan pokok melambung, pencabutan subsidi, BBM naik dan lain-lain. Hal ini berdampak pada peningkatan ongkos produksi dan distribusi (modal), akibatnya banyak usaha kecil dan menengah yang gulung tikar, pengurangan karyawan (pengangguran). Bisa disimpulkan dari data diatas bahwa Kekayaan SDA tidak berbanding lurus dengan angka kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan.

Sekarang seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sumsel dihadapkan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Pertanyaannya
apakah kontestasi Pemilu ini akan menguntungkan rakyat atau justru merugikan rakyat? Dalam hal ini, saya sengaja tidak membahas Pileg tapi
sesuai judul maka kita akan membedah Pemilihan Presiden. Kontestasi Pilpres adalah amanat Undang-undang untuk menentukan Pemimpin 5 tahunan yang sejatinya akan membawa perubahan kesejahteraan sesuai dengan UUD 1945, pasal 33.

Petahana dalam hal ini Presiden sekarang yang mencalonkan kembali adalah Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin, Program-program yang ditawarkan adalah bukan hal yang baru, sehubungan sedang berkuasa artinya kebijakan-kebijakan politik yang terjadi hari ini adalah Produk kebijakan Petahana khususnya di Sumatera Selatan. Rakyat bisa menilai secara gamblang dan terbuka walaupun tetap ada perdebatan-perdebatan mengenai indikator-indikator dan variabel tentang keberhasilan.

Bagaimana dengan Penantang yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno? Visi yang ditawarkan Prabowo adalah menjadikan Negara yang berdaulat, mandiri. Visi ini sejalan dengan cita-cita amanat Pembukaan UUD 1945, tetapi masalahnya Indonesia khususnya Sumsel berada dalam angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Sejauh mana Penantang bisa mewujudkan dengan program-program yang real dan konkret? artinya perlu pembuktian-pembuktian yang terukur.

Beda hal dengan pasangannya Sandiaga Uno, beliau adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sudah melakukan program-program yang bisa diukur walaupun masa kepemimpinan beliau belum genap 5 tahun.

Melihat sepak terjang Sandiaga Uno atau yang biasa disapa dengan sebutan Bang Sandi cukup menarik, tercatat sudah dua kali Bang Sandi ke Sumsel yang pertama yaitu, beliau mengunjungi kampus-kampus untuk berdiskusi tentang Program OK OCE dan mengunjungi pasar 10 Ulu, berdialog dengan pedagang kecil dan tak lupa beliau memohon doa dengan para Ulama di Sumsel. Sedangkan yang kedua tanggal 13-11-2018, beliau kembali mengunjungi Sumsel dengan menemui Pedagang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Pedagang Mie Celor 26 Ilir dan beliau berkomitment memastikan Program OK OCE akan terlaksana di Sumsel, selain itu beliau juga berdialog dengan Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama di Sumsel.

Kontestasi Politik harapannya adalah melahirkan Pemimpin yang berkomitment pada kesejahteraan sebagai tolak ukurnya adalah menurunnya angka Kemiskinan di Indonesia khususnya Sumatera Selatan harapan ini adalah keinginan semua masyarakat Sumsel terutama masyarakat Pedesaan yang membutuhkan langkah nyata dan konkret dalam menghadapi kebutuhan sehari-hari yang mencekik.

Penulis : Dolly Reza Fahlevi